Perihal.id, Sumenep – Masyarakat Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, boleh cukup berbangga sebab selama delapan tahun berturut-turut meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Predikat WTP ini didapatkan Kabupaten Sumenep sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023.
Penghargaan Opini WTP LKPD 2024 diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Sumenep.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, WTP LKPD ini adalah hasil kerja keras dan sinergitas semua pihak, dijajaran pemerintah daerah bersama elemen masyarakat yang aktif mengawasi, sekaligus mengontrol kinerja pemerintah daerah.
“Kami mengharapkan seluruh elemen terus memberikan dukungan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dari tahun ke tahun,” kata Fauzi saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2024, di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis (17/4/2025).
Dengan adanya prestasi ini, Bupati inginkan pimpinan perangkat daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), semakin termotivasi untuk giat bekerja membangun Sumenep. Sehingga apapun penghargaannya tidak sekadar sebuah prestasi semata.
“Penghargaan ini mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN berkomitmen bersama-sama membawa Kabupaten Sumenep semakin baik dalam rangka meningkatkan kepatuhan, ketaatan, dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Tidak hanya itu Fauzi juga berharap, untuk saling berkomitmen bersama dalam menyukseskan program pembangunan.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan dalam rangka menyukseskan program pembangunan,” jelasnya.
Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah bekerja keras dan bersinergi dengan elemen di daerah, untuk melaksanakan program pembangunan, sehingga manakala ada temuan catatan harus melakukan perbaikan.
Komentar