Perihal.id, Sumenep – Wakil Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, M Syukri, meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep segera merespon penolakan warga terhadap rencana survei seismik oleh Kangean Energy Indonesia (KEI) Ltd di Kepulauan Kangean.
Syukri menilai, situasi yang berkembang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kehadiran pemerintah dan otoritas terkait. Ia menekankan perlunya penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai dampak dan manfaat dari kegiatan tersebut.
”Kami meminta SKK Migas dan Pemkab Sumenep hadir memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada masyarakat. Jangan hanya membiarkan benturan antara warga dan perusahaan terjadi tanpa penyelesaian,” kata Syukri di Sumenep, Kamis (3/7/2025).
Menurut dia, penolakan warga tidak muncul tanpa alasan. Karena itu, kehadiran dan penjelasan dari pihak berwenang sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi utuh.
”Masyarakat tidak akan serta-merta menolak jika sejak awal diberikan penjelasan yang transparan dan komprehensif. Kami mendorong agar semua tahapan survei dihentikan sementara sebelum ada penjelasan resmi dari SKK Migas dan Pemkab,” ujarnya.
Syukri menyampaikan bahwa dirinya baru saja kembali dari Tanah Suci setelah menjalankan ibadah haji dan baru mengikuti perkembangan persoalan tersebut.
Pihak SKK Migas belum memberikan keterangan resmi meski telah dimintai konfirmasi terkait tuntutan DPRD dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menyatakan bahwa pemerintah daerah berharap semua pihak dapat saling menahan diri agar tidak terjadi eskalasi.
”Kami tidak ingin muncul kesan negatif terhadap iklim investasi di Sumenep,” ujarnya.(*)
Komentar