PERIHAL.ID, SUMENEP – Upaya memperkuat ekonomi daerah melalui peningkatan literasi perbankan dan inklusi keuangan menjadi perhatian dalam puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kabupaten Sumenep. Pada momentum tersebut, BPRS Bhakti Sumekar menerima apresiasi dari PWI Sumenep atas konsistensinya mengedukasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang sehat dan adaptif terhadap era digital, Senin (9/2/2026).
BPRS Bhakti Sumekar dinilai tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan daerah, tetapi juga berperan aktif mendorong pemahaman masyarakat terhadap layanan perbankan, khususnya bagi pelaku UMKM dan sektor informal. Program edukasi keuangan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi salah satu indikator penilaian PWI Sumenep.
Ketua PWI Sumenep, Faisal Warid, menyampaikan bahwa literasi keuangan memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat yang memahami produk dan layanan perbankan akan lebih siap mengelola usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Ia menegaskan bahwa literasi keuangan tidak berhenti pada pengenalan produk, tetapi mencakup kesadaran tentang perencanaan keuangan, akses pembiayaan, hingga pemanfaatan layanan digital secara bijak. Warid menilai, daerah dengan tingkat literasi keuangan yang baik akan memiliki daya saing lebih kuat di tengah dinamika ekonomi nasional.
Lebih lanjut, ia berharap apresiasi tersebut dapat menjadi pemantik bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperluas gerakan literasi keuangan di Sumenep. Menurutnya, kolaborasi antara media, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang cerdas secara finansial.
“Ketika masyarakat melek keuangan, mereka tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pelaku ekonomi yang tangguh. Itu akan memperkuat fondasi ekonomi daerah,” ujar Warid.
Sementara itu, Direktur BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi yang diberikan. Ia menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan bagian dari tanggung jawab moral BPRS sebagai bank milik daerah.
Menurutnya, transformasi digital yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, melainkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Edukasi keuangan terus dilakukan melalui sosialisasi langsung, pendampingan pelaku usaha, serta pemanfaatan platform digital guna mempermudah akses layanan.
Ia juga menekankan bahwa digitalisasi layanan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan hingga ke masyarakat yang selama ini sulit mengakses perbankan formal.
“Kami ingin masyarakat Sumenep tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi digital. Literasi dan inklusi keuangan harus berjalan beriringan agar kesejahteraan bisa dirasakan lebih luas,” tutupnya. (*)
Komentar