PERIHAL.ID, SUMENEP – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan Kabupaten Sumenep sebagai salah satu daerah tujuan studi dalam pengembangan tata kelola pemerintahan. Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumenep mengembangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Kunjungan kerja yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Ketua, diterima langsung Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di PASA Rumah Dinas Bupati, Selasa (30/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antardaerah sekaligus bertukar pengalaman dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan kolaborasi dan komunikasi antarpemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menghadirkan inovasi serta memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kolaborasi dan komunikasi antardaerah sangat penting untuk saling bertukar pengalaman, inovasi, serta praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Bupati.
Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi, tantangan, dan pengalaman yang berbeda. Karena itu, kunjungan kerja semacam ini diharapkan mampu melahirkan berbagai gagasan baru yang dapat diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Diharapkan kunjungan kerja mewujudkan kerja sama sebagai upaya mendorong inovasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Bupati menambahkan, perbedaan karakteristik antardaerah justru menjadi modal penting untuk saling belajar dan mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Perbedaan menjadi modal penting untuk saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Ketua, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mempelajari sejumlah kebijakan dan inovasi yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Menurutnya, forum antardaerah menjadi sarana efektif untuk berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Kami hadir karena memang ada yang perlu dipelajari untuk pengembangan pemerintahan di NTB, seperti peningkatan BPR NTB menjadi BPRS yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep,” tutupnya.(*)
Komentar