Bappeda Sumenep: Pembangunan Tak Cukup Direncanakan, Harus Bisa Diukur dan Dievaluasi

PERIHAL.ID, SUMENEP – Sebuah program pembangunan tidak berhenti ketika masuk dalam perencanaan. Pemerintah juga perlu melihat apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai sasaran dan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Pesan itulah yang ditonjolkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep melalui sejumlah inovasi dan indikator pembangunan yang diperkenalkan dalam Pameran Pembangunan Madura Night Vaganza (MNV) 2026 di GOR A. Yani Pangligur beberapa waktu lalu.

Melalui stan tersebut, Bappeda memperlihatkan bagaimana data digunakan sebagai salah satu pijakan dalam menyusun kebijakan sekaligus mengevaluasi hasil pembangunan.

Sejumlah inovasi yang ditampilkan antara lain aplikasi e-Stunting Kabupaten Sumenep, E-SAKIP, serta Peti Koin Bermantara. Ketiganya ditampilkan bersama berbagai data indikator pembangunan untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antara data, perencanaan, pelaksanaan program hingga hasil yang ingin dicapai.

Kepala Bappeda Sumenep Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng. mengatakan, pemanfaatan data penting untuk memastikan intervensi pembangunan lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Data itu menjadi salah satu pijakan penting dalam menentukan kebijakan. Karena itu, kami ingin masyarakat juga melihat bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah memiliki dasar perencanaan dan ukuran yang jelas,” ujar Arif, Kamis (10/9/2026).

Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah e-Stunting. Aplikasi tersebut mendukung pengelolaan informasi terkait persoalan stunting sekaligus membantu pemerintah dalam menentukan bentuk intervensi berdasarkan data yang tersedia.

Sementara E-SAKIP berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun Peti Koin Bermantara diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat di berbagai sektor, mulai pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan hingga perindustrian serta perdagangan.

Tak hanya inovasi, Bappeda juga menampilkan sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk membaca perkembangan daerah, di antaranya tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Gini.

Data tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi untuk melihat perkembangan daerah sekaligus menilai sejauh mana kebijakan pembangunan memberikan dampak terhadap masyarakat.

“Kami tidak hanya menampilkan programnya, tetapi juga menunjukkan bagaimana pembangunan itu diukur dan dievaluasi. Harapannya, informasi ini membuat masyarakat lebih memahami proses pembangunan di Kabupaten Sumenep,” kata Arif.

Selain itu, stan Bappeda memuat delapan program unggulan Kabupaten Sumenep 2025–2029 serta tahapan penyusunan RKPD. Seluruh informasi tersebut dikemas melalui infografis agar lebih mudah dipahami pengunjung.

Menariknya, materi perencanaan dan informasi pembangunan tersebut dipadukan dengan ornamen bernuansa Keraton Sumenep. Perpaduan itu menjadi cara Bappeda menyampaikan informasi mengenai pembangunan daerah tanpa meninggalkan identitas budaya lokal.

Dengan konsep tersebut, Bappeda tidak hanya memperlihatkan apa saja program yang direncanakan pemerintah, tetapi juga bagaimana pembangunan memiliki dasar data, ukuran kinerja, proses evaluasi dan arah yang ingin dicapai.(*)

Komentar