PERIHAL.ID, SUMENEP – Empat pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi menempati jabatan baru. Usai dilantik, mereka langsung dihadapkan pada sejumlah target, mulai dari penataan permukiman, stabilitas daerah, kesiapsiagaan bencana, hingga penegakan ketertiban umum.
Keempat pejabat tersebut dilantik Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo dalam prosesi pengambilan sumpah dan janji jabatan di Paseban Agung Sultan Abdurrahman, Keraton Sumenep, Jumat (4/9/2026).
Mereka yakni Dadang Dedy Iskandar sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan; Yudi Nursukmadyanto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kamiluddin sebagai Kepala Pelaksana BPBD; serta Hakiki Maulana Firmansyah sebagai Kepala Satpol PP.
Bupati Achmad Fauzi mengatakan, pergantian dan pengisian jabatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, ia meminta pejabat yang baru dilantik segera memahami tugas masing-masing dan menerjemahkan visi-misi pemerintah daerah ke dalam program kerja yang konkret, terukur, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, junjung tinggi integritas dan profesionalisme, serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat,” tutur Achmad Fauzi.
Bupati memberikan penekanan berbeda kepada masing-masing kepala OPD sesuai bidang yang dipimpinnya.
Dadang Dedy Iskandar yang memimpin Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan diminta meningkatkan kualitas penataan permukiman, memperluas penyediaan infrastruktur perumahan yang layak, sekaligus memperkuat pelayanan di sektor perhubungan.
Sementara Yudi Nursukmadyanto di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diminta menjaga stabilitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan unsur politik.
Untuk BPBD, Kamiluddin diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Penanganan bencana, menurut Bupati, harus berlangsung cepat dan terkoordinasi dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas.
Adapun Hakiki Maulana Firmansyah yang memimpin Satpol PP diminta menegakkan peraturan daerah secara tegas, tetapi tetap mengedepankan pendekatan humanis. Satpol PP juga memiliki tanggung jawab menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Di luar target sektoral tersebut, Fauzi menekankan pentingnya kerja lintas organisasi perangkat daerah. Ia meminta para kepala OPD tidak bekerja sendiri-sendiri karena persoalan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan koordinasi antarlembaga.
“Bangun koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik. Jangan bekerja sendiri-sendiri karena keberhasilan pemerintahan daerah merupakan hasil kerja bersama,” tegasnya.
Bupati juga meminta para pejabat baru terus mendorong inovasi dan tidak cepat berpuas diri. Setiap perangkat daerah, kata dia, harus mampu mengikuti perubahan dan merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, serta berbasis data.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari beresnya urusan administrasi pemerintahan. Ukuran yang lebih penting adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat dari program yang dijalankan.
“Keberhasilan perangkat daerah bukan hanya soal administrasi pemerintahan selesai, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran pemerintah,” pungkasnya.(*)
Komentar