PERIHAL.ID, SUMENEP – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep memperkuat arah kebijakan pembangunan jangka menengah dengan membuka ruang dialog intelektual bersama kalangan mahasiswa. Melalui sarasehan strategis yang digelar bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep di Ruang Rapat Potre Koneng, forum ini menjadi wadah pembahasan serius mengenai desain pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Kegiatan tersebut menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara soal infrastruktur dan angka statistik, tetapi juga membutuhkan fondasi pemikiran kritis, kolaboratif, dan visioner.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menekankan pentingnya keselarasan arah pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah agar kebijakan yang dijalankan benar-benar efektif dan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Arif menjelaskan bahwa pembangunan daerah harus dirancang melalui harmonisasi kebijakan lintas pemerintahan guna memastikan pemerataan pembangunan, khususnya dalam menjawab tantangan ketimpangan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Pendekatan tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membangun sistem pembangunan terpadu yang tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi secara struktural dan sosial.
Menurutnya, pembangunan harus dipahami lebih luas sebagai proses membentuk masa depan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif tahunan.
“Perencanaan adalah seni menyeimbangkan realitas dan cita-cita. Terlalu ideal, ia akan rapuh; terlalu pragmatis, ia kehilangan jiwa. Di antara keduanya, perencanaan menemukan maknanya sebagai jembatan antara eksistensi saat ini (what is) dan keharusan masa depan (what ought to be),” ungkap Arif Firmanto dengan nada filosofis.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dokumen perencanaan bukan sekadar produk birokrasi, melainkan instrumen strategis yang memadukan realitas lapangan dengan visi peradaban jangka panjang.
Melalui forum ini, Bappeda juga membuka ruang partisipasi generasi muda untuk ikut memberi masukan terhadap arah kebijakan publik. Keterlibatan mahasiswa dipandang penting sebagai representasi kelompok intelektual yang mampu menghadirkan perspektif kritis terhadap pembangunan daerah.
Sarasehan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemkab Sumenep mulai menempatkan partisipasi publik, khususnya kalangan akademik, sebagai elemen penting dalam proses perumusan kebijakan.
Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, pembangunan Kabupaten Sumenep diharapkan tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga mampu melahirkan transformasi sosial yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi masa depan.(*)
Komentar