PERIHAL.ID, SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 dengan melibatkan gagasan kalangan mahasiswa. Sejumlah rekomendasi hasil Sarasehan Intelektual yang digelar beberapa waktu lalu kini tengah dikaji Bappeda untuk dibawa ke Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD 2027 pada Juni mendatang.
Langkah itu menjadi sinyal bahwa penyusunan program pembangunan daerah tidak lagi hanya bertumpu pada pendekatan birokrasi, tetapi mulai membuka ruang lebih luas bagi partisipasi akademisi dan generasi muda.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng., mengatakan keterlibatan mahasiswa penting untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
“Pembangunan daerah tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Kami butuh masukan dari akademisi, termasuk mahasiswa, agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan berbasis data,” ujar Arif, Jumat (28/5/2026).
Menurutnya, tantangan pembangunan Sumenep ke depan semakin kompleks, terutama dalam menjawab isu strategis nasional seperti transisi energi terbarukan, percepatan penurunan stunting, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga digitalisasi desa.
Karena itu, Bappeda mulai mendorong pola pembangunan kolaboratif dengan melibatkan unsur pentahelix, mulai pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, hingga media.
Dalam sarasehan yang digelar di Ruang Rapat Potre Koneng tersebut, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumenep terlibat aktif menyampaikan gagasan dan rekomendasi pembangunan daerah.
Pembahasan difokuskan pada empat isu prioritas, yakni transisi energi terbarukan, percepatan penurunan stunting, penguatan UMKM, serta digitalisasi desa.
Seluruh hasil diskusi kelompok kini sedang diselaraskan Bappeda untuk menjadi bahan penguatan penyusunan RKPD 2027 agar lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat daratan maupun kepulauan.
Selain menyerap aspirasi mahasiswa, Bappeda juga memperkuat program Desa Binaan Statistik sebagai upaya menghadirkan data desa yang lebih valid dan terintegrasi.
Data tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan agar lebih akurat dan efektif.
“Data desa yang valid sangat penting supaya kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” terang Arif.
Tak hanya berhenti pada forum diskusi, Bappeda juga membuka peluang kolaborasi lanjutan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, magang mahasiswa, hingga riset bersama antara kampus dan pemerintah daerah.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi dunia akademik dengan pemerintah daerah dalam merancang pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumenep.
“Biasanya kami hanya belajar teori. Di sini kami bisa langsung berdiskusi dengan Bappeda dan memberi masukan,” kata Dirga, salah satu peserta sarasehan.
Ke depan, forum serupa direncanakan menjadi agenda rutin sebagai ruang bertemunya gagasan generasi muda dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Komentar