7 Fraksi DPRD Sumenep Bawa Suara Warga: Jalan Rusak, Air Bersih hingga Listrik Kepulauan

PERIHAL.ID, SUMENEP – Jalan rusak, air bersih yang sulit didapat, lampu penerangan jalan umum (PJU) yang minim, hingga kelangkaan pupuk dan solar menjadi keluhan yang berulang dari masyarakat dalam reses DPRD Sumenep 2026.

Aspirasi tersebut disampaikan tujuh fraksi DPRD Sumenep dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses yang digelar di Aula Paripurna DPRD Sumenep, Rabu (18/11/2026).

Reses yang berlangsung pada 9–16 November 2026 itu menjadi ruang bagi anggota DPRD untuk menyerap langsung berbagai persoalan masyarakat. Dari laporan tujuh fraksi, persoalan infrastruktur dasar menjadi salah satu isu yang paling banyak muncul, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

Keluhan warga tidak hanya berkaitan dengan jalan. Masalah air bersih, irigasi, fasilitas pendidikan, listrik, transportasi laut, hingga kebutuhan petani dan nelayan turut menjadi perhatian.

Jalan Rusak hingga Air Bersih

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, menemukan persoalan kekeringan di Desa Montorna dan Prancak, Kecamatan Pasongsongan. Sumber air warga dilaporkan menyusut bahkan mengering, sementara kondisi tersebut mulai mengancam lahan pertanian.

Masyarakat mengusulkan bantuan distribusi air bersih, pembangunan sumur bor, hingga bantuan bagi petani yang terdampak.

PAN juga meminta pemerintah memperbaiki jalan poros antardesa yang berstatus jalan kabupaten serta menangani banyaknya PJU yang padam maupun belum terpasang.

“Kami meminta penjelasan serta langkah konkretnya, agar masyarakat tidak terus menanggung penderitaan akibat kekeringan ini,” tulis Fraksi PAN dalam laporan resesnya.

Keluhan mengenai jalan juga muncul dalam laporan Fraksi Partai Demokrat. Sejumlah ruas yang disorot antara lain Lenteng–Kapedi, Ganding–Guluk-Guluk dan Nambakor–Karanganyar.

Selain kondisi jalan, warga juga mengeluhkan minimnya PJU di sejumlah lokasi, termasuk sepanjang Jalan Lenteng–Kapedi, Larangan Barma, Batuputih, kawasan Pasar Batubelah hingga jalur BLK menuju Pasar Batuputih.

Menurut Demokrat, kerusakan jalan dan minimnya penerangan tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan.

Persoalan pendidikan turut masuk dalam laporan tersebut. Fraksi Demokrat menyoroti kondisi SDN 1 Daramista, Kecamatan Lenteng, yang bagian atap ruang kelasnya mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan.

Untuk persoalan air bersih, masyarakat mengusulkan pembangunan sumur bor, jaringan perpipaan, penampungan air hujan komunal serta perluasan jaringan SPAM.

Kepulauan Tak Lepas dari Sorotan

Persoalan infrastruktur ternyata tidak hanya terjadi di wilayah daratan. Kebutuhan pembangunan di kepulauan juga menjadi perhatian sejumlah fraksi.

Fraksi Gerindra-PKS mengusulkan perbaikan jalan desa dan antarkecamatan, pembangunan dermaga rakyat, tambat labuh, pemecah ombak, peningkatan transportasi laut, penambahan sumur bor komunal, pipanisasi hingga normalisasi irigasi dan drainase.

Fraksi tersebut juga menyoroti persoalan pupuk bersubsidi dan solar untuk nelayan yang disebut kerap mengalami kelangkaan, terutama pada masa tanam dan musim melaut.

“Fraksi akan mengawal ketat seluruh poin aspirasi ini agar masuk ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan prioritas kebijakan anggaran selanjutnya,” tegas Gerindra-PKS dalam laporan mereka.

Kelangkaan pupuk juga menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan. Mereka menilai kelangkaan dan disparitas distribusi pupuk berpotensi mengganggu produksi petani.

Pemerintah daerah diminta meningkatkan dukungan terhadap alat dan mesin pertanian serta riset benih unggul. Untuk persoalan solar, Pemkab Sumenep diminta mengevaluasi kuota, distribusi dan ketersediaannya, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

PDI Perjuangan juga meminta pemerintah memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta memperkuat penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Sementara Fraksi NasDem secara khusus menyoroti kebutuhan masyarakat di Pulau Masalembu. Aspirasi yang disampaikan antara lain percepatan penyelesaian pembangunan pembangkit listrik PLN, pembangunan Bandara Masalembu serta percepatan pembangunan pos keamanan laut.

Di daerah pemilihan mereka, kebutuhan infrastruktur dasar juga masih menjadi perhatian, mulai dari jalan, irigasi, drainase, fasilitas air bersih hingga jalan usaha tani.

NasDem juga mencatat persoalan ketersediaan air untuk pertanian di Kecamatan Bluto yang masih menjadi kendala, terutama saat musim kemarau.

Pembangunan Daratan dan Kepulauan Diminta Berimbang

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti persoalan lain yang berkaitan dengan ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

Di wilayah pesisir dan permukiman perbukitan, masyarakat membutuhkan pembangunan tangkis laut dan plengsengan untuk mengantisipasi abrasi yang mengancam permukiman.

PPP juga mencatat perbaikan jalan antardesa di Kepulauan Kangean yang dinilai belum merata. Selain jalan, masyarakat mengusulkan pembangunan jalan usaha tani, pemberdayaan petani dan nelayan serta perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

Keluhan pupuk bersubsidi kembali muncul dari masyarakat Sapudi, Raas dan Masalembu. Pemerintah diminta memastikan distribusi pupuk dari distributor dan kios hingga kelompok tani berjalan tepat sasaran.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti persoalan pada sisi perencanaan dan penganggaran daerah.

Menurut PKB, keterbatasan fiskal tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui reses.

“Rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak janji. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa suara mereka didengar, diperjuangkan, dan ditindaklanjuti,” pungkas PKB dalam laporan reses mereka.

Beragam aspirasi tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Sumenep dan DPRD untuk menentukan mana yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran berikutnya.

Satu hal yang terlihat dari laporan tujuh fraksi tersebut, kebutuhan masyarakat masih banyak berkutat pada persoalan dasar: akses jalan yang layak, air bersih, penerangan, listrik, fasilitas pendidikan, serta dukungan bagi sektor pertanian dan perikanan.(*)

Komentar