PERIHAL.ID, SUMENEP – Keterbatasan modal dan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep. Penguatan pemasaran, kemitraan, dan legalitas usaha juga diperlukan agar produk lokal mampu berkembang dan menjangkau pasar lebih luas.
Persoalan tersebut mengemuka dalam sarasehan pengembangan UMKM yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep di Aula Jege Tembe, Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Selasa (20/10/2026).
Kepala Diskopumkmdisperindag Sumenep Moh. Ramli mengatakan, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Bahkan, sektor ini dinilai mampu bertahan ketika pandemi Covid-19 melanda, meski tetap terdampak oleh situasi saat itu.
“UMKM di Sumenep ini luar biasa dinamikanya atas roda perekonomian. Ketika masa Covid-19, kelas UMKM ini masih bisa tertahan dengan segala keadaan terdampak, pasti, tapi tidak separah di level di atasnya,” papar Ramli dalam sambutannya.
Meski demikian, ia mengakui persoalan modal dan kapasitas SDM masih menjadi kendala klasik yang dihadapi pelaku UMKM. Pemerintah Kabupaten Sumenep, kata dia, terus berupaya memberikan dukungan melalui peningkatan kapasitas, sosialisasi, dan pembinaan.
“Tantangan UMKM ini secara klasik yang sering kita sampaikan, yakni faktor SDM dan kekurangan modal. Pemerintah Kabupaten Sumenep terus hadir melalui upaya peningkatan SDM, sosialisasi, pembinaan,” ujarnya.
Selain penguatan kapasitas, Ramli menilai pelaku UMKM perlu memperluas kemitraan. Menurutnya, hubungan antarpelaku usaha penting untuk mendukung keberlanjutan produksi hingga pemasaran produk.
“Pengusaha kita ini dalam berbagai posisi. Ada yang pada posisi produsen, memproduksi kerupuk, memproduksi petis, atau pembatik. Kemudian ini masih terus harus bersambungan atau berhubungan, bermitra dengan pengusaha lain,” kata Ramli.
Pemkab Sumenep juga menyediakan layanan pendampingan melalui UMKM Halal Hub di kawasan Tajamara. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk berkonsultasi serta mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang dibutuhkan.
“Kami punya tempat pelayanan yang sangat khusus, bisa menjadi konsultasi, bahkan tempat praktik. Di Tajamara itu ada namanya UMKM Halal Hub. Di situ kami terus mempersilakan siapa pun yang membutuhkan pendampingan dan fasilitasi,” ujarnya.
Ramli berharap, sarasehan yang digelar PWI Sumenep tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi tertulis yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM.
“Kami minta ada dokumen tertulisnya dalam bentuk rekomendasi. Itu tentunya menjadi referensi kepada pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Sumenep Faisal Warid mengatakan, peran pers dalam mendukung UMKM tidak cukup hanya melalui pemberitaan mengenai jumlah dan perkembangan pelaku usaha. Menurutnya, diperlukan ruang dialog untuk membahas tantangan yang dihadapi pelaku UMKM sekaligus mendorong mereka agar mampu bertahan dan berkembang.
“Tidak cukup hanya mencatat perkembangan UMKM, tetapi bagaimana mereka bisa bertahan, berkembang, dan naik kelas. Kami menganggap perlu ada diskusi yang lebih panjang dan dialogis untuk membahas tantangan serta perkembangan UMKM,” papar Faisal.(*)
Komentar