PERIHAL.ID, SUMENEP – Pelaksanaan Reses II DPRD Kabupaten Sumenep Masa Sidang Tahun 2026 kembali memunculkan persoalan klasik yang belum terselesaikan. Aspirasi masyarakat terkait infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi masih terus berulang setiap tahun, menandakan lambannya realisasi kebutuhan dasar di lapangan.
Tujuh fraksi DPRD Sumenep menyampaikan laporan hasil reses dalam rapat paripurna dewan setelah turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) pada 9–16 Maret 2026. Hasilnya, mayoritas keluhan masyarakat masih berkutat pada persoalan pembangunan dasar yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi PAN, Hairul Anwar, menegaskan bahwa reses merupakan sarana komunikasi politik sekaligus bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.
“Banyak jalan poros kabupaten yang rusak parah sehingga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat dan membahayakan pengguna jalan. Karena itu kami berharap pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan infrastruktur tersebut,” jelasnya.
Ia juga menyoroti buruknya drainase yang menyebabkan genangan air saat musim hujan di Jalan Trunojoyo Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, kerusakan penerangan jalan umum, hingga tangkis laut di wilayah pesisir yang berpotensi memicu abrasi.
Hal senada disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Darul Hasyim Fath. Ia menyebut reses menjadi ruang komunikasi penting untuk mengetahui kebutuhan riil masyarakat.
“Persoalan infrastruktur seperti jalan, drainase, jembatan, serta sarana air bersih masih menjadi keluhan utama masyarakat karena berdampak langsung terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi,” ungkapnya.
Selain infrastruktur, masyarakat juga mengeluhkan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pertanian, serta dukungan UMKM yang dinilai belum maksimal, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Ahmad Jazuli, menambahkan bahwa masyarakat juga berharap adanya peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk rehabilitasi ruang kelas dan kesejahteraan guru honorer.
“Selain infrastruktur, masyarakat juga berharap adanya peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk rehabilitasi ruang kelas yang rusak serta peningkatan kesejahteraan guru honorer,” katanya.
Sorotan paling tajam datang dari Fraksi PKB melalui juru bicara M. Mirza Khamaini Hamid yang mengingatkan agar hasil reses tidak hanya menjadi dokumen formal tanpa tindak lanjut nyata.
“Jika aspirasi masyarakat terus berulang setiap tahun tanpa solusi, maka ada yang belum sinkron antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program di lapangan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa DPRD menilai masih ada persoalan dalam sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui Samsiyadi menyoroti aspirasi masyarakat kepulauan, terutama perbaikan pelabuhan di Pulau Masalembu, pembangunan pembangkit listrik, pos keamanan laut, serta peningkatan transportasi laut yang dinilai mendesak.
Fraksi PPP melalui Hairul Anam juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan, penerangan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta persoalan irigasi dan harga komoditas pertanian.
Sedangkan Fraksi Gerindra–PKS melalui Holik menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan agar tidak terjadi ketimpangan layanan publik.
Secara umum, laporan Reses II DPRD Sumenep menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. DPRD berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak kembali menjadi agenda tahunan tanpa realisasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan pembangunan yang konkret dan tepat sasaran.(*)
Komentar