PERIHAL.ID, SUMENEP – Lonjakan harga minyak goreng subsidi MinyaKita di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sumenep mulai memicu keresahan masyarakat. Harga yang semestinya berada di angka Rp15.700 per liter kini merangkak naik hingga Rp19 ribu sampai Rp21 ribu per liter.
Kondisi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Sumenep bergerak cepat. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemkab memperkuat intervensi pasar dengan mengoptimalkan program Warung Inflasi bekerja sama dengan Bulog.
Langkah itu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan minyak goreng subsidi tetap bisa diakses dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (ESDA) Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengatakan masyarakat kini dapat membeli MinyaKita sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui program tersebut.
“Melalui Warung Inflasi, masyarakat dapat membeli MinyaKita sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Dadang, Kamis (21/05/2026).
Tidak hanya membuka titik penjualan tetap di kawasan UPT Pasar Anom, TPID juga menyiapkan layanan distribusi bergerak menggunakan mobil untuk menyasar pasar-pasar kecamatan.
Pola distribusi itu dipilih agar minyak goreng subsidi bisa lebih mudah dijangkau masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga yang terjadi hampir merata di sejumlah pasar tradisional.
“Ada warung tetap di sekitar UPT Pasar Anom, dan ada pula layanan menggunakan mobil yang menyasar beberapa pasar kecamatan,” katanya.
Selain distribusi langsung, pemerintah daerah juga mulai menggencarkan operasi pasar untuk menekan praktik penjualan MinyaKita di atas HET sekaligus memastikan stok tetap tersedia.
Dadang menegaskan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng subsidi, akan terus diperketat agar lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat.
“Kami terus melakukan pemantauan supaya harga minyak goreng tetap sesuai ketentuan pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu penyebab harga MinyaKita sulit dikendalikan karena sebagian besar distribusi masih dikuasai distributor swasta. Saat ini, pasokan dari Bulog hanya menyumbang sekitar 15 persen dari total distribusi di pasar tradisional.
“Karena distribusi lebih banyak dilakukan pihak swasta, pemerintah perlu melakukan intervensi agar harga tetap terjangkau masyarakat,” jelasnya.
Melalui Warung Inflasi dan operasi pasar yang terus diperluas, Pemkab Sumenep berharap masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng subsidi dengan harga yang lebih stabil di tengah fluktuasi pasar yang terjadi belakangan ini.(*)
Komentar